Oleh;Jamudin
Mantan Kabid Humas HIPMO Malut
Sebuah perjuangan panjang dan melelahkan. Panasnya terik matahari tak mengurangi rasa juang kami di setiap langkah. Panji-panji kebenaran terus di teriakkan di setiap pelosok-pelesok desa. Semangat militansi melekat dalam jiwa sanubari.
Tepat di tahun 2007 lalu. Isu atau wacana pemekaran telah terdengar di penjuru tanah air Pulau Obi bahkan telah dilakukan deklarasi. Para kaum intelektual dan elit di daerah mulai mendiskusikan hal ini. Berbagai kajian ilmiah telah dilakukan dengan melibatkan sejumlah tokoh berpengaruh di tanah Obi hingga melahirkan satu keputusan yaitu turun ke jalan. Suara lantang mulai terdengar dari berbagai penjuru arah tanah air dengan seruan satu suara “Obi harus mekar harga mati” tahun 2009 lalu.
Haus dan lapar pun di rasakan demi memperjuangkan Obi sebagai salah satu daerah yang layak di mekarkan menjadi daerah kabupaten baru di Halmahera Selatan.
Aksi damai pun terjadi di depan kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate, gedung DPRD provinsi Maluku Utara, kantor Gubernur Maluku Utara yang dikawal ketat langsung oleh pihak kepolisian (Polri) dan tentara nasional Indonesia (TNI).
Sejumlah elemen organisasi yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Obi (HIPMO), Ikatan Keluarga Obi, dan Konsorsium Pemekaran Obi turut menyuarakan pemekaran. Pemboikotan sejumlah aktifitas kantor desa, kecamatan, sekolah, puskesmas, dan perusahaan pun terjadi. Gerakan mobilisasi massa kurang lebih 4 ribu dari Obi ke bacan memadati pelabuhan kupal. Fasilitas 8 mobil truk siap melayani massa aksi.
Aksi saling dorong pun tak terlerai di depan kantor bupati pun terjadi antara pihak keamanan, masyarakat dan mahasiswa saat itu. Suara tembakan dari berbagai arah membuat kondisi kacau. Masa aksi berlarian kesana-kemari. Beberapa fasilitas kantor bupati diterpaksa rusak. Berselang waktu kemudian para wakil rakyat dapil Obi keluar dan meminta agar masa aksi tenang untuk mendengar lansung penyampaian dari mereka. Alhasilnya, DPR kabupaten membentuk panitia khusus (pansus) pemekaran Obi.
Setelah membentuk pansus DPR kabupaten lalu menyiapkan beberapa dokumen untuk di dibawa di Jakarta. Alhasilnya, Komisi II DPR RI akhirnya melakukan kunjungan guna memastikan kelayakan dan ternyata Obi dinilai sangat layak di mekarkan menjadi kabupaten namun pemerintah pusat lebih mendahulukan pulau Taliabu dan pulau Morotai.
Meski demikian semangat memperjuangkan Obi menjadi kabupaten sampai detik ini masih tetap melekat di hati sanubari para kaum intelektual sampai titik darah penghabisan. Komitmen dan solidaritas tetap terjaga. Tali silaturahim persaudaraan tetap terjalin. Pelaku sejarah masih berkoar-koar di gedung DPR.(**)
