Oleh: Inggrid Nola
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan PB FORMMALUT Jabodetabek
Hari Kartini bukan sekadar penghormatan simbolik. Ia adalah momentum perlawanan terhadap sistem yang terus-menerus melanggengkan penindasan terhadap perempuan.
Kartini bukan hanya pejuang emansipasi; ia adalah pemberontak terhadap struktur sosial yang timpang dan yang mengakar dalam budaya patriarki dan semakin diperparah oleh sistem ekonomi kapitalistik yang mengeksploitasi tenaga dan waktu perempuan tanpa memberi jaminan kesejahteraan.
Diskriminasi yang dilihat dan dilawan Kartini pada 1879 dalam akses pendidikan, peran sosial, dan ruang politik hari ini masih hidup dalam rupa yang lebih halus namun lebih sistemik.
Data BPS dari 2009–2024 mencatat angka buta huruf perempuan di Maluku Utara masih lebih tinggi dibanding laki-laki: 1,31% banding 0,9%. Ini bukan sekadar ketertinggalan, ini adalah buah dari penyingkiran yang terstruktur.
Stigma 3R; dapur, kasur, dan sumur bukan mitos. Ia adalah alat kekuasaan. Sebuah konstruksi sosial yang dibentuk untuk mengunci perempuan dalam ruang domestik agar tenaga dan potensinya tak pernah mengguncang tatanan yang sudah mapan dan menguntungkan sebagian kecil kelompok dominan.
Kita hidup dalam sistem ekonomi yang menggantungkan diri pada kerja perempuan, tetapi enggan mengakui dan membayarnya setara.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024 mencatat bahwa perempuan masih tertinggal dalam partisipasi angkatan kerja (TPAK perempuan 54,42%, laki-laki 83,98%). Bahkan ketika perempuan masuk ke dunia kerja, mereka tetap dibayar lebih rendah-17% lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Inilah wajah ketidakadilan yang disusun rapi oleh logika pasar.
Ketika pendidikan dipersulit dan kesempatan kerja dibatasi, maka ketergantungan ekonomi perempuan menjadi senjata kekuasaan.
Ketergantungan itu menciptakan relasi yang timpang, membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, hingga eksploitasi dalam rumah tangga dan ruang publik.
Kita tidak butuh hanya seremoni. Kita butuh gerakan. Negara harus lebih dari sekadar hadir tetapi ia harus berpihak.
• Pendidikan gratis, adil gender, dan membebaskan.
• Jaminan kerja layak dan upah setara bagi semua tanpa diskriminasi.
• Perlindungan hukum yang berpihak pada korban, bukan pada pelaku atau pemilik modal.
• Penghapusan sistem ekonomi yang menghisap tenaga kerja perempuan tanpa memberi jaminan hidup yang manusiawi.
Perjuangan Kartini adalah benih. Tapi kita tidak boleh puas hanya dengan mengenang. Kita harus terus menyiram dan menumbuhkannya menjadi gerakan kolektif yang menggugat ketidakadilan struktural. Karena selama masih ada perempuan yang tertinggal, masih ada sistem yang harus kita lawan.
Jadilah Kartini untuk hidupmu dan sekelilingmu, bukan Kartini yang didiamkan dalam bingkai foto.
“Jadilah Kartini yang melawan,”.(*)
