MALUKU UTARA,LENSAMALUT.CO — Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah khususnya Pemilihan Gubernur Maluku Utara akan menjadi pertarungan politik yang sengit pada Bulan November 2024.
Pasalnya, Sejumlah nama sudah mulai bermunculan seperti Ahmad Hidayat Mus (AHM), Aliong Mus, Husain Alting Syah, Muhammad Kasuba, Benny Laos, Capt. H. Ali Ibrahim dan Basri Salama.
Tentu ini dikatakan adalah putra terbaik Maluku Utara yang pada dasarnya menjadi penentu adalah rakyat Maluku Utara itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam memberikan hak politik ( Vox Populi Vox Dei ) atau menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur Provinsi Maluku Utara.
Adapun figur primadona Maluku Utara seperti Sahril Taher. Figur ini menjadi sosok yang populis berpotensi menyatukan perstauan rakyat di beberapa kabupetan.
Meski demikian didalam problem demokrasi Indonesia masih dalam posisi pincang demokrasi, yang mana setiap saat kapan saja bisa di jumpai yaitu tentang kemesraan kompetitor dan para penunggang yang memposiskan sebagai pemodal alias bandar politik.
Hal ini perlu dideteksi sehingga dapat di rotokan bagi kalangan intelektual organik, jika tidak maka proses dalam kebijakan daerah dalam kendali oligarki, maka akan menjadi ancaman sistem pemerintahan daerah dalam konteks perbaikan daerah, menyinggung kaitan erat di atas, “Jacques Ranciere”, Seorang Filsuf Kontemporer Perancis berpendapat bahwa, Penyakit dalam demokrasi ada dua fatsun, yang pertama adalah oligarki kepakaran, yang di isi ( Ahli Pengetahuan ) yang kedua di isi oligarki pemodal yang pastinya di isi oleh Bandar politik untuk mengamankan kepentingan bisnis raksa, apalagi kita mengetahui bahwa Maluku Utara disektor tambang nikel termasuk wilaya yang menjadi primadona di Indonesia, namun memiliki dampak serius tentang sosial ekologi.
Pada bagian penting ini bagi Pusat Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH) menjadi diskursus ideal untuk menjawab tantangan zaman dalam perspektif Maluku Utara pada sosial ekologi di sektor tambang.
“Mungkinkah akan menjadi perhatian khusus dalam menyediakan pikiran alternatif sebagai kerangka implementasi dalam kebijakan politik untuk menjawab keresehan sosial terkait lingkungan,”Tanya Kordinator Pusat Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH), Reza A Syadik dalam siaran persnya, Rabu 17 April 2024.
Reza menuturkan, pada dasarnya kita terlanjur sekeptis dalam mempercai kompetitor yang ada akan tetapi, kita miliki tugas dan tanggungjawab terhadap tanah air sebagai tumpah darah untuk mengontrol secara radikal.
Diungkapkan Reza, kata Plato pemimpin harus dipilih berdasarkan alasan rasional, seperti berdasarkan kemampuan, meskipun kita mengenal bahwa sesuatu yang sifatnya sentimentalitas seperti politik identitas sulit di elakan di provinsi Maluku Utara, namun suda menjadi tradisi politik yang sering kita jumpai, untuk itu kiranya sangat perlu menantang kompetitor mersepon secara kritis sektor tambang dalam aspek ekologi berbaya atau tidak?.
“Rakyat Maluku Utara kami rasa cukup cerdas, dengan berbagai kejadian-kejiadian yang di rasakan terkait, dampak lingkungan dan terkait pencaplokan lahan warga yang di paksa, namun tidak di bela oleh pemimpinNya (Gubernur),”Tukas Reza.(*)
