JAKARTA,lensamalut.co- Sentral koalisi anti korupsi Maluku Utara (SKAK-MALUT) di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa,(19/5).
Para pendemo itu mendesak KPK mengusut dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 30 Anggota DPRD Kota Ternate yang diungkapkan Salah satu anggota DPRD, Nurjaya Hi Ibrahim Periode 2024 -2025 sebanyak Rp26,3 miliar.
Dalam orasinya, Kordinator SKAK Malut, Reza A Syadik mendorong KPK segara memanggil dan memeriksa Nurjaya Hi Ibrahim sebagai pintu masuk untuk membongkar dugaan kejahatan yang terstruktur di tubuh lembaga DPRD Kota Ternate.
Reza menuturkan, Anggaran sebesar itu perlu diuji secara terbuka agar memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran, output kerja kelembagaan DPRD serta kepentingan publik yang dihasilkan dari setiap perjalanan dinas.karena diduga kuat banyak terjadi penyimpangan.
“KPK juga harus melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen realisasi perjalanan dinas pada 30 anggota DPRD Kota Ternate priode 2024-2029, termasuk tiket perjalanan, biaya penginapan, uang harian, laporan kegiatan, serta tujuan dan hasil kegiatan yang dibiayai oleh APBD,”Ungkap Reza.
Menurut Reza, langkah ini penting untuk membongkar, benar atau tidak terdapat indikasi perjalanan dinas fiktif, penggelembungan anggaran (mark-up), penyalahgunaan fasilitas negara, maupun praktik korupsi lainnya yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Anggaran yang terbagi dalam 66 item kegiatan mulai dari perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas tetap, hingga paket meeting dalam kota harus diselidiki KPK,”Teriak Reza saat berorasi di depan Gedung KPK.
Yang paling penting dilihat Sambung Reza, terkait usulan Alokasi anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kota Ternate yang mana terkesan mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran APBN/APBD, terutama untuk Anggaran Perjalanan Dinas dikurangi minimal 50% antara tahun 2024 hingga tahun 2025 alokasi anggaran perjalanan Dinas DPRD Kota Ternate justru tekesan membengkak.
Untuk itu, Reza mendesak Ketua KPK Setyo Budiyanto segera memanggil dan memeriksa 30 anggota DPRD Kota Ternate terutama Sekwan Ternate,Aldhy Ali dan Ketua DPRD Kota Ternate, Rusli A. Im, S.T.sebab mereka mengetahui persis anggaran tersebut.(*)
