JAKARTA,lensamalut.co – Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMMALUT) wilayah Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/9/2026).
Mereka mendesak lembaga antirasuah segera memanggil dan memeriksa Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran operasional periode 2025–2026.
Ketua Umum PB-FORMMALUT, M. Reza A. Syadik, menyebut persoalan ini sebagai “Kotak Pandora” yang menggelap. Ia mengisyaratkan adanya keterkaitan kuat antara manajemen anggaran di lingkungan Wakil Wali Kota dengan pihak tertentu di lingkungan Sekretariat Kota Ternate yang diduga berperan sentral.
Deretan Tanda Tanya Miliaran Uang Rakyat
Dalam orasinya, Reza merinci sejumlah kejanggalan berat yang memicu kecurigaan publik.
Sewa Rumah Jabatan Kosong: Dana ratusan juta rupiah disalurkan namun rumah dinas tidak pernah ditempati. Anggaran tahun 2026 kembali digelontorkan untuk perabotan dan pemeliharaan tanpa kejelasan status fungsi bangunan.
Kendaraan Dinas Hilang Jejak: Pengadaan kendaraan dinas bernilai hampir Rp1 miliar dipertanyakan keberadaan fisiknya serta status pencatatannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD).
BBM Dinas Tanpa Sepengetahuan Pimpinan: Poin paling tajam adalah dugaan penggunaan fasilitas dan anggaran bahan bakar minyak tanpa sepengetahuan Nasri Abubakar sendiri.
“Ini mengundang nalar kritis: mustahil BBM dinas dipakai tanpa izin atau persetujuan pimpinan. Jika benar terjadi, siapa yang berwenang memakainya, atas dasar keputusan apa, dan dibebankan ke pos anggaran mana?” tegas Reza.
Minta KPK Lakukan Audit Jejak APBD
PB-FORMMALUT menuntut KPK menempatkan kasus ini sebagai prioritas penyelidikan. Diperlukan audit investigasi menyeluruh menelusuri dokumen APBD, DPA, kontrak, bukti pembayaran, inventaris aset, hingga laporan pertanggungjawaban.
“APBD Kota Ternate tidak boleh bocor, sia-sia, atau dimainkan demi keuntungan pribadi. Kecurigaan publik mengarah pada skema penggelontoran dana yang berpotensi disalahgunakan,” tandas Reza.
Ia juga menegaskan, bahwa isu anggaran operasional—mulai dari rumah, kendaraan, perjalanan, BBM hingga pakaian dinas—tidak boleh dibiarkan menjadi teka-teki yang merugikan kepercayaan publik. Mahasiswa menuntut kejelasan resmi dan pertanggungjawaban hukum yang transparan.(*)
