LENSAMALUT.CO, TERNATE — Front Pemuda Anti Koruptor Maluku Utara(Front-Muak) menegaskan bakal menduduki Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
Mereka akan mendesak KPK dan Kejagung RI memanggil dan memeriksa, Gubernur Maluku Utara beserta Istrinya, Kepala Bapeda Salmin Janidi atas dugaan Skandal Anggaran Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Nasional ke 26 dan 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diadukan 2 anggota DPRD provinsi Maluku Utara.
Melalui Siaran Pers ke redaksi lensamalut.co, Rabu (29/12) Jendral Korlap Front Pemuda Anti Koruptor Maluku Utara, Eza Makayoa menegaskan bahwa akan menduduki kedua lembaga hukum Negara itu pada aksi unjuk rasa jilid 6 kedepan.
Eza mengaku, Misi yang serukan ini tentunya Aktivis Maluku Utara memiliki misi yang sama untuk menghapus tradisi koruptor. Karena itu, atas nama pemuda Maluku Utara di jakarta tidak tinggal diam terhadap persoalan anggaran STQN ke 26 serta 27 IUP tersebut.
“mari kita sikapi soal anggaran STQN dan IUP Ilegal. sebab masalah ini adalah masalah serius,”Ujar Eza.
Eza menuturkan, tidak perlu takut kepada kekuasaan yang koruptor. sebab kekuasaan sudah seharusnya dikontrol jikakalau tidak matilah Ilmu pengetahuan.
Menurut Eza, stegmen inspektorat provinsi Malut beberapa waktu lalu bahwa terdapat temuan lebih dari 20 Miliar di Biro Umum itu tentunya sangat jelas terdapat praktek-praktek kejahatan yang masif di Lingkup Pemprov Maluku Utara.
Ditambah lagi info yang menyengat tentang begitu banyaknya kasus yang di SP3 di Kejati Malut itu bagi tentunya menuai tanda tanya besar.
Eza menduga, adanya dugaan kong kali kong Kejati Malut dengan pihak pemprov. Olehnya itu, di aksi jilid 6 yang akan diagendkan pada
Rabu tanggal 5 Januari Rabu 2022 bakal mendesak Kejagung RI mengevaluasi Kepala Kejati Maluku Utara.
“ketidak becusan kinerja kejaksaan di maluku Utara itu membuat banyak kasus yang di SP3. Karena itu, Kajati Maluku Utara patut di evaluasi,”Tegas Eza.(Red)
