LENSAMALUT.CO, TERNATE —Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) angkat bicara tentang beberapa hari belakangan ini mencuat masifnya para tokoh-tokoh bangsa baik politisi maupun praktisi ekonomi berbincang nama Ibu Kota Negara (IKN) yang dikeluarkan oleh Menteri perencanaan pembangunan nasional / Ketua (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat panitia khusus rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Menurut Bakornas LEMI PB HMI dari bidang kajian strategis, Ibrahim Yakub, perbincangan para tokoh itu sangatlah tidak substansi sebagai representasi sebuah masalah yang urgensi. karena tidak ada kepentingan masyarakat kelas menengah kebawah yang menjadi titik fokus dari Bappenas dan juga presiden.
Harusnya kata Ibrahim, yang dibahas adalah ada berapa banyak infrastruktur di Indonesia yang masih tertunda dan yang belum efektif sehingga mencari solusinya.
Ibrahim mencontohkan, pembangunan infrastruktur yang mubazir alias dibangun tapi sepi pengunjung. Misalnya Bandara Kertajati dibangun sejak 2014 dan diresmikan Jokowi pada 24 Mei 2018. Karena, Pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia tersebut menelan biaya sebesar Rp4,9 triliun dengan lintasan pacu 2.500 meter.
Kemudian disusul LRT palembang sumatera selatan Proyek ini memakan biaya hingga Rp 12,5 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sejauh ini penumpang hanya 10%.
Selanjutnya, Utang luar negeri (ULN) yang terus meningkat dimana tercatat tumbuh sebesar 3, 7 persen atau 423,1 miliar dolar (AS) setara Rp.6.008 triliun.
“Walaupun ini long time utangnya namun kalau tidak serius maka dipastikan akan meningkat. Disisi domestik masalah domestik lain yang harganya mulai naik sehingga tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat. Sebab, sebagian khususnya memiliki pendapatan perkapita yang rendah salah satunya Minyak goreng Indonesia yang tembus Rp.20.000 Per/kg dibandingkan Malaysia Rp.8.500 per/Kg,”Ucap Ibrahim dalam siaran persnya, Sabtu (22/01).
Dari sejumlah presentasi diatas Lanjut Ibrahim, menandakan bahwa masih ada masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat indonesia yang harus diselesaikan secara serius oleh pemerintah pusat.
“Bukan berdebat nomeklatur ibu Kota Negara yang ujung-ujungnya adalah kepentingan investor asing bukan rakyat indonesia,”Tukas Ibrahim.(One/Red)
