JAKARTA, lensamalut.co – Kebijakan pembatasan kuota tambang nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), asosiasi pertambangan, pengamat, hingga pelaku industri.
Pasalnya, Indonesia yang merupakan negara pemilik cadangan nikel terbesar dunia sekaligus pelopor kebijakan hilirisasi dengan larangan ekspor bijih nikel mentah, justru tercatat mengalami lonjakan impor bijih nikel dari Filipina.
Pasokan tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan puluhan smelter yang beroperasi di wilayah Maluku Utara yakni PT IWIP, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan daerah lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia impor bijih nikel asal Filipina pada periode Januari‑Agustus 2026 mencapai 13,52 juta metrik ton.
Angka itu naik 65,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,16 juta metrik ton.
Sebagian besar kiriman bijih nikel dari Filipina masuk ke Weda (Maluku Utara) sebesar 7,8 juta ton, disusul Morowali 3,23 juta ton, Kendari 1,35 juta ton, serta Kolonodale sekitar 713 ribu ton.
Para analis memperkirakan total impor sepanjang tahun 2026 bisa mencapai 20‑25 juta ton. Bijih nikel asal Filipina dibutuhkan bukan hanya untuk menutup kekurangan volume bahan baku, melainkan juga karena sebagian smelter tipe RKEF memerlukan komposisi rasio silika‑magnesium tertentu yang sesuai dengan kandungan bijih dari Surigao, Filipina. Selain itu, jarak pengiriman yang relatif dekat membuat biaya logistik tetap kompetitif sekitar US$ 11 per ton basah.
Awalnya kuota RKAB nikel tahun 2026 ditetapkan sebesar 260‑270 juta ton basah, kemudian direvisi menjadi sekitar 290 juta ton. Sementara kebutuhan bahan baku smelter berdasarkan verifikasi Kementerian ESDM mencapai sekitar 320 juta ton per tahun.
Jika keseluruhan 80 smelter beroperasi pada kapasitas penuh, kebutuhan bahan baku bisa melonjak ke kisaran 310‑415 juta ton menurut perhitungan asosiasi dan pengamat pertambangan. Kondisi itu menciptakan celah defisit pasokan meski sudah ditambah impor dari Filipina sebesar 23 juta ton, dengan sisa kekurangan berkisar 3‑87 juta ton tergantung tingkat operasional pabrik.
Faktor lain yang menambah tekanan pasokan adalah penurunan kadar bijih nikel di sejumlah lokasi tambang domestik. Semakin rendah kandungan nikel pada bijih, semakin besar volume yang harus diproses smelter untuk menghasilkan jumlah logam nikel yang sama.
Masalah lain muncul dari ketergantungan impor sulfur dari Timur Tengah untuk pabrik HPAL, di mana harga sulfur sempat melonjak di atas US$ 1.100 per ton pada Juni 2026 dan menambah beban biaya produksi hilirisasi nikel nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai terdapat ketidakselarasan kebijakan antara pembatasan kuota RKAB dengan terus bertambahnya izin pembangunan smelter.
“Kita melarang ekspor bijih nikel demi hilirisasi, tapi pabrik kita malah kekurangan bahan baku lalu mengimpor dari luar negeri. Ini paradoks kedaulatan sumber daya alam,” ucap Ateng baru-baru ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Perhapi, Rizal Kasli, mengingatkan pemerintah agar segera menyusun skala prioritas kuota untuk smelter yang sudah beroperasi penuh, guna mencegah pabrik mengurangi kapasitas produksi. Ia juga meminta kepastian jadwal RKAB dan buffer kuota tambahan untuk menjaga ketahanan pasokan bahan baku industri nikel nasional.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyatakan kebijakan kuota RKAB disusun untuk menstabilkan harga nikel global, menjaga pendapatan negara, sekaligus mencegah kelebihan produksi.
Pihak ESDM menyatakan terus memantau kebutuhan riil smelter dan membuka kemungkinan penambahan kuota secara kasus per kasus kepada pabrik yang terverifikasi benar‑benar mengalami kekurangan bahan baku. Pemerintah juga menegaskan larangan ekspor bijih nikel mentah tetap diberlakukan untuk menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional.
Paradoks impor bijih nikel dari Filipina menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menyelaraskan tiga hal sekaligus yakni kuota RKAB tambang, perizinan smelter baru, dan perhitungan kebutuhan bahan baku jangka panjang.
Tanpa sinkronisasi yang matang, biaya produksi industri nikel nasional akan semakin meningkat, daya saing tergerus, dan program hilirisasi yang menyerap investasi puluhan triliun rupiah berisiko tidak berjalan secara optimal. Masyarakat berharap pemerintah segera merilis peta jalan ketahanan pasokan nikel nasional secara transparan.(*)
