SANANA — Kantor Desa Fukweu
Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara diboikot Warga, Jum’at (12/01/2024).
Aksi pemboikotan kantor desa
Fukweu ini lantaran Kades Ismail Alu tidak transparan dalam pengelolaan
Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak menjabat dari tahun 2021-2023.
Mulus Buamona mewakili Pemuda Desa Fukweu meminta Pemerintah Desa terbuka soal pengelolaan Dana Desa (DD).
Pasalnya, kurang lebih tiga tahun Menjabat, program Kades Ismail Alu yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak dapat dinikmati Warga.
“Tahun 2022 memang ada pekerjakan ada dua item pekerjaan, namun gagal dan tidak di nikmati oleh masyarakat,”kata Mulus.
Kedua Item Pekerjaan itu kata dia, yakni kebun percontohan warga senilai Rp 17. 574.000 dengan sumber anggaran DD, kemudian Tahun 2022 program ayam ternak senilai Rp 165.236.400 yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022.
Sementara untuk tahun 2023,
ada tiga item yang di duga pekerjaannya terbengkalai. karena pekerjaan tidak dapat di selesaikan.
“Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan yakni Peningkatan dan rehab wisata Pulau kucing senilai Rp. 229.745.000 sumber anggaran DD 2023, selanjutnya pekerjaan keramba perikanan milik desa dengan total anggaran Rp 83.915.000 sumber anggaran DD, namun pekerjanya hanya dilakukan kurang lebih 20 perses, kemudian Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah warga sebesar Rp 7.303.000 sumber anggaran DD, namun hingga kini belum dapat di kerjakan,”bebernya.
Tidak hanya itu, adapun anggaran tambahan Peningkatan produksi peternakan ayam yang di anggarkan kembali di tahun 2023 sebesar Rp.50.400.000 dengan sumber anggaran DD Tahun 2023. serta Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan atau Rumah Adat dan keagamaan milik Desa dengan total anggaran 45.000.000.00 sumber anggaran ADD tahun 2023. Namun rumah ada tersebut tidak ada di Desa Fukweu.
Kondisi tersebut lanjut dia, membuat warga Fukweu kesal dengan sikap Kades, sebab program selama tiga tahun itu gagal.bahkan ada pula yang fiktif.
Olehnya itu, ia meminta agar kades dan perangkatnya tranparan soal penggunaan anggaran, karena program selama tiga tahun berturut-turut tidak dinikmati warga.
“Kami meminta Kades buat rapat bersama warga agar pertangungjawabkan anggaran Desa selama tiga tahun, karena selain tidak dinikamti warga setiap tahun selalu dianggarkan tetapi gagal dan ada pula fiktif,”Tegasnya.(*)
