LENSAMALUT.CO, HALBAR —
Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Halmahera Barat dan Dinas Perkerjaan Umum dan penataan ruang (PUPR) terkait akses jalan penghubung Desa Sasur – Peot digelar, Kamis 05 Agustus di Gedung DPRD Halbar.
Usai RDP, Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Charles. R. Gustan kepada wartawan mengatakan, Rapat dengan pendapat bersama oleh komisi III dan Pemda melalui Dinas PUPR soal jalan penghubung Desa Sasur – Peot dipercepat karena merupakan akses utama kebutuhan dan peningkatan Ekonomi masyarakat setempat.
“saya hanya mengingatkan ke komisi untuk mengingatkan ke kadis PU agar menyusun laporan masyarakat tentang jalan antara Jalan Peot Sasur. Karena yang harus dilaksanakan meski kita dalam kondisi Covid,”Jelas Charles.
Charles bilang, akses peot dan sasur
adalah merupakan kebutuhan utama masarakat. Meski demikian, ia mengaku sudah ada tembuskan ke pak wakil dan pihak Komisi III Dan rekan-rekan komisi diwaktu Reses.
Politisi PDI Perjuangan itu mengutakan, Kondisi Akses yang terlihat emergensi itu sudah seharusnya di sodorkan nilai anggaran untuk dikerjakan lewat mendahului anggaran perubahan. Hal itu guna mencegah korban serta kesejatraan warga dalam menghadapi hari-hari besarnya.
“jadi saya sebagai Kordinator hanya menghimbau, bahwa ini menjadi catatan yang sangat penting pemerintah daerah lewat dinas PU sehingga dalam waktu dekat sudah terlaksana. karena tidak lama lagi masyarakat di pesisir itu melaksanakan hari- hari besar Natal dan Tahun Baru,”Ungkap Charles.
Langka itu Kata lanjut charles,
agar tidak ada korban. Olehnya itu, dinas PUPR harus mencermati bagimana supaya bisa di kerjakan mendahului anggaran perubahan dan nanti di bayar di Tahun 2022 kedepan.
“Intinya kesemua itu tergantung pemerintah daerah dan DPRD,”Jelasnya.
Charles berharap kepada Komisi yang membidangi persoalan Infrastruktur pembangunan daerah agar tidak melibatkan persoalan politik demi memajukan kabupaten Halmahera barat.
“saya sampaikan kepada Komisi III bahwa tidak ada tendesi politik, bila ingin membangun daerah ini dengan baik kita dukung,”Ucap Charles.
Disisi lain Ketua komisi III DPRD Halbar, Juliche D. Baura,
menyatakan kadis PU lebih Smart. Dimana, harapan komisi III, kerja kerjanya lebih terukur.
Selanjutnya untuk agenda Komisi III akan mengkroscek masalah jalan yang berada didesa sasur dan juga Jembatan.
“Jadi harapan yang sama dengan komisi bahwa harus ditangani karena cukup berat, jalan sasur kondisi ini kemudian pak kadis memang berusaha lagi lagi anggaran memang butuh 4,7 Milyar,”Kata Juliche.
Juliche bilang, komisi III bersama sama mendorong, mencari jalan, yang penting harus sesuai payung hukum karena pagu anggaran juga menjadi masalah.
“caranya seperti apa kita sementara masih tahap koordinasi,”Ujarnya.
Meski demikian, Juliche berharap anggaran perubahan bisa terakmodir walaupun dalam pagu belum ada.
“yang pasti mau dianggarkan apapun harus termasuk dalam batang tubuh anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan,
kita sepekati dalam rapat ini sehingga teratasi masalah jalan yang berada di desa sasur, karena itu kebutuhan masyarakat,”Katanya.
Selain itu, komisi III juga berharap diteruskan sehingga sama-sama kawal, karena saat ini desa sasur sedikit merepotkan.
“mudah-mudahan rapat ini kita juga tindaklanjut ke pak bupati selaku pengambilan kebijakan mendahului anggaran Rp 4,7 milyar,”Tandas Juliche.
Sementara Kadis PUPR Halbar mengaku, akses jalan sasur, goin-kedi cukup berat. Namun hal itu akan diupayakan semaksimal mungkin agar teratasi.
“jalan goin- kedi gunung opan tingkat kemiringannya terlalu tinggi sehingga cukup berat, tetap akan diupayakan sehingga bisa terlaksana,”Singkat kadis.(mn/red)
