MOROTAI – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-Himppmamoro) Provinsi Maluku Utara (Malut) nilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dinilai kehilangan Orientasi karena di anggap tak mampu menyikapi masalah ekonomi yang di hadapi masyarakat Pulau Morotai.
“DPRD kehilangan orientasi, karena tidak mampuh menyikapi aspirasi rakyat di pulau Morotai di massa kepemimpinan Bupati Benny Laos,” teriak Bahrul Kurung saat berorasi di depan Gedung DPRD Pulau Morotai, Kamis (09/07) kemarin.
Tidak hanya itu, dirinya juga menduga ada konspirasi besar antara Pemda Pulau Morotai dan DPRD Pulau Mororai soal dana penanganan Covid-19 di Morotai.
“Jika ini tidak di akomodir secara baik maka ada konspirasi soal dana Covid antara Pemimpin Daerah dan lembaga DPRD, karena jika tidak sudah pasti anggaran penanganan Covid rinciannya sudah pasti jelas,” cetusnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Rusdi Tanimbar yang juga selaku Orator aksi lainnya, menurut Rusdi dalam orasinya, anggaran sebesar Rp. 58 miliyar sekian itu harus di publis secara terbuka karena yang berhak mengetahui bukan hanya pejabat di Pulau Morotai tapi Rakyat pun berhak untuk mengetahuinya.
“Anggaran 58 miliyar itu harus di pertanggung jawabkan oleh Pemda pulau Morotai, dan DPRD harus jelih dan tidak bisa diam dan harus mengetahui bahkan rakyat juga berhak mengetahui soal penggunaan anggaran dana Covid, baik itu besar anggarannya maupun rincian penggunaannya,” tegas Rusdi.
Lantaran aksi PB-Hippmamoro dinilai tak di hargai oleh lembaga DPRD, para massa aksi pun beraksi untuk membakar ban bekas di depan gedung DPRD.
Tak berselang lama, aksi PB-Hippmamoro pun di tanggapi oleh wakil Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai, Basri Rahaguna. Bahkan Basri juga bertekad naik ke atas truk milik masa aksi untuk menanggapi tuntutan PB-Hippmamoro.
“Kami secara lembaga sampai saat ini belum membuka masa sidang, artinya adik-adik harus memahami, kami tahu benar apa yang disampaikan lewat forum dan teriakan yang cukup keras terkait tuntutan-tuntutan tersebut,” katanya.
Politisi Partai Hanura itu juga meminta kepada Hippmamoro agar memberi kepercayaan tehadap Lembaga DPRD Pulau Morotai. “Kalau besok hari masa sidang sudah dibuka, Komisi I langsung menyurat dan memanggil dinas terkait untuk melakukan audens tentang tuntutan dari Hippmamoro,” jelasnya.
Selain itu, secara lembaga juga akan memutuskan dan membuat rapat untuk melakukan evaluasi apa yang menjadi mitra kerja sebagai fungsi kontrol DPRD Pulau Morotai.
“Akhir stegmen, saya mempertegas apa yang menjadi tuntutan kalian (Hippmamoro) akan kami panggil DPMD dan juga secara lembaga akan memanggil Satgas Covid-19 Pulau Morotai,” tegasnya.
