TERNATE — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) monitoring proyek aspirasi (Poker) yang konon katanya di peruntukan untuk anggota Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Maluku Utara.
“Dari Tahun ke tahun proyek aspirasi / Poker itu di duga kuat di kerjakan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku,”Kata Direktur HCW, Rajak Idrus, Kamis (28/01/2020).
Rajak menuturkan, proyek tersebut dikerjakan pihak ke tiga dengan modus kontraktor bermodal yang anggap ada kedekatan dengan oknum-oknum anggota DPRD. sehingga mereka bisa mengerjakan proyek yang diduga itu milik anggota DPRD provinsi maluku utara.
“jujur kami ikuti perkembangan terkait dengan Proyek aspirasi / poker tersebut,”Ungkap Rajak.
Terkait proyek itu di duga kuat hampir semua anggota DPRD provinsi maluku utara miliki proyek itu.
Hasil telusuri HCW bahwa proyek aspirasi / poker itu melekat di beberapa Dinas. artinya bahwa anggota DPRD yang mendapat proyek Aspirasi / poker mereka titipkan ke dinas untuk dinas diproses dan ditindaklanjut.
Rajak menambahkan, Proyek aspirasi / poker itu sangat lah besar mulai dari 1 Miliar sampe 3 miliar Bahkan Ada Yang 5 Miliar itu pun tergantung kelincahan anggota DPRD untuk melakukan terobosan kalau bagi yang linca pasti lebih besar mendapatkan proyek aspirasi/ poker tersebut.
“kami mencoba telusuri hingga ke lapangan atas proyek Atau pekerjaan dan rata rata tidak beres dan proyek itu di duga kuat adalah proyek aspirasi/ poker milki anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk itu HCW minta KPK Segra telusuri. bahkan turunkan Tim untuk mengkorcek secara dekat atas proyek tersebut,”Ungkap Jek sapan akrabnya Rajak Idrus.
Jek bilang, saat telusuri ternyata proyek aspirasi/ poker itu yang lebih tau adalah para kepala dinas. karena mereka lah yang berkoordinasi langsung antara anggota DPRD sebagai pemilk proyek aspirasi / poker itu. kepala dinas selaku kuasa pengguna anggran ( KPA) yang sering berkoordinasi untuk meloloskan proyek tersebut.
Untuk itu Lanjut Jek, para kepala dinas harus jujur dan berani untuk membongkar proyek aspirasi / poker itu. Sebab, hasil pantauan HCW Maluku Utara selama ini kepala kepala dinas tidak perna bicara terkait proyek aspirasi/ poker tersebut.
HCW berharap, KPK bisa membongkar proyek aspirasi/ poker tersebut. pintu masuk nya lewat dinas terkait di sana akan menemukan banyak hal.
“saya menduga kenapa dinas tidak bicara atau tidak buka suara. karena dinas bekerja di bawa tekanan. Olehnya itu, dalam waktu dekat HCW akan menyurat ke KPK sekaligus melampirkan beberpa bukti sebagai sampel awal untuk membongkar proyek tersebut,”Tandas Jek.(red)
