TERNATE — Lembaga Studi Pemerintahan Daerah (LSPD) menggelar, Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Problematika 24 Keberadaan ‘Sofifi’ Sebagai Ibu Kota Imajiner Provinsi Maluku Utara”.
Kegiatan itu berlangsung di Gamalama Balroom, Sahid Bela Hotel. Selasa (27/11/2023).
Hi.Husan Syah, Sultan Tidor yang juga selaku Anggota DPD RI Dapil Malut, mengatakan sesuai dengan hasil zoom meeting antara pemerintah pusat, pemerintah kota tidore kepulauan, pemerintah Kabupaten Halamhera Barat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara beberapa waktu lalu telah membicarakan tentang percepatan pembangunan di sofifi sebagaimana dihimbau oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam arahan Menko sambung Husain, meminta kepada seluruh kementerian untuk memberikan konsentrasi khusus kepada maluku utara khususnya di sofifi untuk mempercepat pembangunan di sofifi.
“Jadi Progres nya seperti apa, ini yang kita harus pertanyakan di Pemerintah Provinsi, sampai sejauh mana progresnya yang pernah di sampaikan oleh Menko Maves, dan saya sampaikan dalam dialog imajiner tadi berbicara tentang makna hari ini yang kita hadapi, atau fakta yang kita hadapi dalam problematika ini, bukan hanya pemerintah, problem-problem banyak yang kita semua rasakan, bagaimana dari sisi ekonomi, dan sisi pendidikan, betapa susah untuk kita mendapatkan titik tengah. Oleh karena itu hari ini problema itu harus kita bedah,” jelasnya.
Sultan Tidore itu menuturkan, adapun kelanjutan pembicaraan tentang bagaimana daerah otonom baru saya memberikan stresing, bahwa daerah otonom baru akan kita bucara pada sesi yang lain, sebaiknya hari ini kita membedah problematika utang yang menggunung yang tidak bisa diselesaikan.
“Dengan kurung waktu 30 hari kisarannya, pemerintahan ini akan berakhir, Tetapi utang itu jalannya seperti apa, dengan banyaknya utang itu berkisar 1 triliun. Untuk itu
harus pertanyakan, di peruntukan untuk apa.? Kan rakyat perlu tahu, sampai sekarang kita tidak tahu peruntakan utang itu kemana, kalau pun pendidikan ya berapa persen, dan kalau pembangunan ya pembangunan berapa persen. Dan itu harus di tuangkan dan harus di sampaikan,”pungkasnya.(*)
