TERNATE,lensamalut.co – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate kembali disorot tajam, memasuki Triwulan III 2026, realisasi penerimaan retribusi perhubungan baru mencapai Rp2,035 miliar hanya 9,61% dari target Rp21,182 miliar.
Anggota DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu, mendesak pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, kondisi ini dinilai tidak boleh berulang setiap tahun. Di tengah tingginya mobilitas kendaraan dan arus penumpang di Ternate, capaian tersebut mengindikasikan kelemahan serius dalam sistem pemungutan dan pengawasan.
“Pajak daerah sudah mendekati bahkan melebihi target, tetapi retribusi perhubungan khususnya parkir tepi jalan — justru rendah. Mengapa?” tanya Muzakir.
Ia menegaskan persoalan bukan pada besaran target, melainkan efektivitas tata kelola. Target retribusi parkir tepi jalan mencapai Rp5 miliar, namun baru terealisasi Rp993,8 juta (19,88%).
Retribusi terminal Rp7,29 miliar hanya masuk Rp17,9 juta (0,25%), sementara pos pemanfaatan bus Dishub dengan target sama besar belum ada penerimaan sama sekali.
Berikut Rincian capaian per sektor
1. Parkir tepi jalan umum: Rp993,8 jt / Rp5 miliar → 19,88%
2. Pusat parkir di luar badan jalan: Rp743,1 jt / Rp1 miliar → 74,32%
3. Jasa kepelabuhanan: Rp280,9 jt / Rp500 jt → 56,19%
4. Retribusi terminal: Rp17,9 jt / Rp7,29 miliar → 0,25%
5. Pemanfaatan bus Dishub: Rp0 / Rp7,29 miliar → Nihil
Kekurangan penerimaan mencapai Rp19,147 miliar.
Muzakir menuding sistem pemungutan yang masih manual sebagai akar masalah. Wacana digitalisasi yang berulang kali digaungkan belum terwujud secara nyata.
“Digitalisasi bukan sekadar pencatatan, melainkan penerapan portal langsung dalam proses pemungutan agar tercatat secara transparan dan real-time. Selama ini belum benar-benar diterapkan,” tegas Muzakir Gamgulu, Senin (28/9/2026).
Sistem manual dinilai menyisakan celah ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan, pungutan, dan setoran ke kas daerah. Dugaan kebocoran penerimaan perlu ditelusuri, bukan sekadar mencatat angka rendah.
Persoalan ini juga menjadi perhatian lima fraksi di DPRD Kota Ternate. Muzakir memastikan masalah ini akan kembali dibahas secara serius dalam penyusunan APBD mendatang, dengan rekomendasi resmi kepada Wali Kota Ternate untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola.
“Dishub harus segera menjelaskan strategi mengejar kekurangan Rp19,1 miliar. Pembenahan sistem pengawasan, penerapan portal digital, serta transparansi setoran mutlak diperlukan. Jika tertunda, potensi penerimaan tetap terbuang dan beban pencapaian target makin berat menjelang akhir tahun,” pungkasnya.(*)
