SOFIFI,lensamalut.co – Kegiatan Festival Nyao Fufu baru saja selesai selesai di laksanakan, bahkan sukses menorehkan Rekor MURI sebagai ajang pengasapan ikan terbanyak di Indonesia. Namun, kegiatan tersebut menjadi masalah karena di duga anggaranya di salah gunakan.
Festival yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara, ini dibiayai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut), melalui APBD Induk 2025 sebesar Rp 400 juta, serta tambahan dukungan dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXI Malut sebesar Rp 115 juta. Selain itu, terdapat juga dukungan dan partisipasi masyarakat.
Kepala DKP Malut, Fauji Momole, mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini mendapat perhatian khusus karena beririsan dengan momentum HUT provinsi.
“Festival ini menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara. Dengan anggaran yang terbatas, kami maksimalkan seluruh kebutuhan teknis di lapangan,” ujar Fauji, kepada awak media beberapa waktu yang lalu.
Menurut Fauji, belanja ikan diambil dari anggaran Rp 400 juta tersebut, namun pelaksanaan kegiatan juga melibatkan nelayan lokal sebagai bentuk kolaborasi dan partisipasi masyarakat pesisir.
“Sebagian ikan kami siapkan dari anggaran, sebagian lagi disuplai oleh nelayan. Ini bentuk gotong royong dalam memeriahkan HUT provinsi,” tambahnya.
Menurut salah satu pegawai DKP Malut yang tidak mau menyebutkan namanya, menjelaskan bahwa akibat dari kritikan masyarakat lewat media sosial, yang menganggap kegiatan tersebut di duga ada unsur korupsi sehingga Plt kepala DKP Fauji Momole di tegur langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda.
“Akibat terjadinya kegaduhan di media sosial sehingga gubernur menegur secara langsung kepala DKP, karena di anggan lalai,” kata sumber tersebut, Jumat (10/10/2025).
Ia juga mengakui, bahwa akibat masalah ini sehingga pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) juga telah memanggil kepala DKP.
“Informasi yang saya dapat katanya yang bersangkutan telah di periksa oleh pihak Kejaksaan,” jelasnya.
Selain itu, gubernur juga meminta agar Inspektorat Malut segera melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan ini karena suda terlanjur heboh di masyarakat.
“Yang jelas Gubernur marah sehingga meminta pihak Inspektorat agar periksa kepala DKP, kalau tidak percaya bisa tanya langsung kepala Inspektorat,” tandasnya.
Sementara itu, kepala Inspektorat Malut, Nirwan MT. Ali, juga membenarkan bahwa untuk kegiatan tersebut saya di perintakan langsung oleh Gubernur untuk segera memeriksa kepala DKP, kenapa sampai ini menjadi masalah sehingga masyarakat menaruh curiga.
“Jadi saya di perintakan langsung oleh Gubernur untuk segera memeriksa kepala DKP karena di anggab gagal karena mengelola kegiatan ini, sehingga kemungkinan dalam waktu dekat ini saya akan panggil yang bersangkutan untuk di mintai klarifikasi,”Tukas Nirwan.(*)
