SOFIFI,lensamalut.co — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara menggelar Diskusi Publik pembahasan draf dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026–2029. Kegiatan berlangsung di Muara Mall Lantai 3, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, Kamis (5/11/2026).
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Malut, Hasan Ahmad, menjelaskan bahwa dokumen ini bertujuan memetakan jenis bahaya, tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas setiap wilayah.
Hasil kajian akan menghasilkan sekitar 13 jenis ancaman bahaya, dengan penekanan khusus pada ancaman kegagalan teknologi di daerah yang memiliki kawasan tambang dan industri.
“Dari beberapa kabupaten yang memiliki tambang atau industri, berpotensi terjadi kegagalan teknologi. Ini menjadi fokus penting dalam kajian kali ini,” ujar Hasan.
Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting menyampaikan bahwa Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang kompleks.
Berbagai ancaman bencana mengintai: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.
“Penanggulangan bencana tidak bisa hanya saat tanggap darurat. Diperlukan upaya terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, terutama melalui pencegahan dan mitigasi,” tegas Fehby.
Fehby Alting juga menekankan empat hal penting dalam Penyusunan KRB yakni;
Pertama, Validasi data kebencanaan pastikan informasi sesuai kondisi aktual
Kedua, Sinergi lintas sektor bencana bukan hanya urusan BPBD, melainkan tanggung jawab semua pihak.
Ketiga, Integrasi ke perencanaan pembangunan kebijakan pembangunan harus memuat aspek pengurangan risiko bencana
Keempat, Peningkatan kesadaran masyarakat warga tangguh bencana mampu bertindak mandiri saat terjadi bahaya.
Diskusi publik ini diharapkan memastikan dokumen KRB tidak hanya berbasis data teknis, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan aspirasi masyarakat. Dokumen ini akan menjadi landasan kebijakan penanggulangan bencana di Maluku Utara untuk lima tahun ke depan.(*)
